Pada suatu kesempatan saya jalan-jalan ke toko buku di Palasari, Kota Bandung. Saya sengaja ke sana untuk mencari buku Konstitusi Ekonomi karya Pak Jimly Ash-Shidiqie (mantan ketua Mahkamah Konstitusi). Ketertarikan saya pada buku itu setelah saya membaca resensinya di Harian Kompas. Disana dibicarakan tentang bagaimana konstitusi atau undang-undang dasar bisa menjadi tolok ukur pembangunan ekonomi di suatu negara.

Sekarang saya sudah mulai membaca buku itu. Walaupun belum sempat menamatkannya, saya sudah mulai memahami  bahwa ternyata memang konstitusi yang mengatur perekonomian dalam suatu negara begitu pentingnya sehingga memberikan gambaran jelas tentang arah pembangunan ekonomi negara tersebut.

Sekarang saya menyadari bahwa ternyata kontitusi RI pun mengandung pasal-pasal yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi negara. Namun, saya juga menyadari bahwa pasal-pasal tersebut hanya tertulis begitu saja belum menjadi ruh dari pembangunan ekonomi negeri ini. Begitu banyak sektor ekonomi yang terbengkalai padahal konstitusi sudah mengamanatkan hal itu.

Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam adalah salah satu sektor ekonomi yang belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan sumberdaya di negeri ini belum menjadi budaya atau gaya hidup masyarakat kita. Padahal jika kita mau menjalankan amanat konstitusi untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya negeri ini maka kita bisa memiliki ciri khas dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Di negara liberal seperti Austrlia saja kita mendapati ciri khas pembangunan yang terkonsentrasi pada bidang agribisnis. Tetapi, sistem ekonomi kita yang masih bercorak sosialis tidak bisa menuntun masyarakatnya menuju kemandirian ekonomi berbasis agribisnis.

Katanya, lebih dari setengah penduduk negeri ini bergelut di ladang, sawah, tambak dan hutan untuk menyambung hidup namun kita tidak terkenal sebagai penghasil pangan yang banyak untuk diekspor. Malahan, Amerika, Eropa dan Australia-lah yang menjadi pusat pangan dunia. Ada apa?

Inilah salah satu bukti bahwa dasar negara ini tidak menjadi cahaya penerang di tengah kekalutan ekonomi dan berbagai sendi kehidupan yang dihadapi. Konstitusi hanya dikenalkan sebagai bahan pelajaran di sekolah-sekolah dan ruang kuliah. Padahal, jika kita mau banyak negara yang menjadikan konstitusinya sebagai acuan utama dalam gerak pembangunan di negaranya. Saya sendiri sempat bingung ketika mengaitkan hubungan antara konstitusi dengan budaya hidup bangsa ini. Ya, memang sudah lama pasal-pasal dalam konstitusi ini tidak diterapkan dan hanya sebagai dokumen untuk dikenang.

Daripada kita bingung membicarakan konstitusi negeri ini, lebih baik kita melihat ke sekeliling kita dimana alam sudah menuntun kita  untuk melakukan banyak hal. Alam memiliki siklus yang teratur dimana terkandung hukum alam yang tidak bisa kita langgar. Hukum alam itu sendiri adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Di dalamnya, tersirat tuntunan bagi kita untuk senantiasa memanfaatkannya sambil menjaga kelestariannya.  Jika kita sudah mengenal hukum alam kenapa kita pusing-pusing menentukan arah pembangunan negeri ini?

Alam sudah menyediakan sumber kehidupan yang nyata bagi kita. Lalu, kenapa masih terus mengejar angan-angan tidak pasti dalam mengejar kemajuan peradaban. Ya olahlah alam ini dengan optimal. Sebaiknya seperti itulah kita, bukan dengan atau tanpa sadar kita malah merusaknya. Banyak diantara kita berangan memiliki kemajuan teknologi di bidang industri tetapi melupakan teknologi mengolah lahan maka imbasnya banyak petani kita ketinggalan teknologinya dibanding negara tetangga sekalipun.

Budaya bisa diartikan sebagai  cipta, rasa dan karsa manusia sebagaimana di sampaikan Prof. Koentjoroningrat dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi. Bertani sebagai salah satu budaya manusia lahir sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi. Dengan bertani, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup ini berkembang menjadi model perekonomian yang khas jika ditinjau dari kacamata masa kini.

Bertani (dalam arti luas) menjadi semacam identitas suatu bangsa. Bangsa Mongol yang gemar beternak kuda menjadikan mereka terkenal sebagai bangsa pengembara. Orang kulit putih dari Eropa gemar sekali beternak sapi dan domba sehingga dimanapun ada tanah luas mereka jadikan area pengembalaan ternak. Hal ini bisa kita lihat ketika mereka menjejakan kaki di Australia dan New Zealand maka serta merta mereka menjadikan benua itu sebagai pusat pemasok daging dunia. Kemudian, sadarkah kita bahwa bangsa kulit putih pun telah mengubah budaya beternak domba orang sunda menjadi peternak sapi perah dimana sapinya didatangkan langsung dari Eropa.

Ketika suatu bangsa menganggap bertani (termasuk beternak dan memelihara ikan) sebagai budaya mereka maka tidak sedikit yang senantiasa mempertahankannya. Identitas bangsa memang tidak boleh luntur sebagaimana pesan generasi terdahulu. Dari budaya itu melahirkan kekhasan gaya hidup yang masuk ke dalam berbagai aspek. Kata ‘cowboy’ senantiasa identik dengan Amerika karena banyak orang disana bangga dengan gaya pengembala sapi tersebut. Bahkan tidak hanya orang yang berprofesi seabagi peternak saja yang terbiasa berpakaian seperti cowboy _dengan topi laken, kemeja kotak-kotak dan celana jeans_ tetapi banyak lapisan masyarakat dengan berbagai profesi.

Di Hongkong, kebiasaan mengonsumsi ikan menjadi identitas masyarakat disana. Bahkan kelas sosial bisa ditentukan dengan jenis ikan yang dikonsumsinya. Kebiasaan masyarakat Hongkong memakan ikan ini mendorong banyak petani tambak dan nelayan untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak

Di Jawa Barat ada tradisi domba tangkas yakni seni ketangkasan domba Garut. Dalam pagelaran tersebut, tidak hanya digelar ketangkasan domba tetapi juga disertai dengan kesenian tradisional Sunda seperti ngibing dan pencak silat. Tradisi ini sudah berlangsung turun temurun meskipun tidak sepopuler dulu.

Di pedalaman Sumatera dan Kalimantan ada tradisi membuka lahan untuk pertanian di tengah hutan. Meskpiun berbagai upaya sudah dilakukan untuk menghentikan kebiasaan membakar hutan tetapi masyarakat tidak kunjung berhenti melakukan kebiasaan itu. Tradisi yang sudah mengakar menjadikan mereka sebagai petani nomaden yang memanfaatkan hutan dengan kesuburan tanahnya.

Sayangnya, kebiasaan masyarakat bercocok tanam dan memeliharan hewan ternak ini tidak dijadikan prioritas utama dan ciri pembangunan masyarakat. Saya pikir, tradisilah yang bisa menjadi motifasi masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian. Jika Eropa berhasil mengembangkan tradisi bertaninya menjadi lebih maju maka seharusnya kita pun berusaha ke arah sana. Masyarakat kita mudah tergiur oleh kemajuan bangsa lain sehingga lambat laun meninggalkan tradisi bangsanya sendiri.

Ketika banyak masyarakat di dunia mulai menyadari arti penting dunia pertanian untuk menjaga stabilitas keamanan pangan, maka selayaknya kita yang memiliki wilayah luas dan subur menjadi bagian terdepan untuk hal itu. Rendahnya teknologi dan kurangnya modal tidak harus menjadi hambatan dalam usaha mengembangkan pertanian sebagai entitas budaya bangsa ini. Justru, kesadaran akan kesinambungan hidup manusia menjadi motifasi utama untuk mengembangkan dunia pertanian.

Sejak dulu, nenek moyang kita sudah membuat seperangkat aturan adat untuk menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan hidup manusia. Adat istiadat ini terlihat dari cara mereka mengatur pola tanam dan penggarapan lahan supaya tidak merusak alam di sekitarnya. Saat ini, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak diantara kita tidak menyadari semua itu. Pengetahuan kita tidak cukup untuk menyadarkan hati dan pikiran untuk bertindak bijak dan ramah terhadap alam.

Rumput sebagai pakan utama bagi domba memang menjadi hal utama yang  harus disediakan ketika menjalankan usaha ternak domba. Rumput seakan menjadi barang mahal ketika kemarau tiba tetapi berlimpah ketika musim penghujan tiba. Kuantitasnya yang sedikit di musim kemarau dan banyak di musim hujan adalah masalah tersendiri bagi pemilik ternak di manapun.

Di daerah tempatku tinggal, pengelolaan rumput tidaklah sebaik pengelolaan rumput di Australia, Eropa maupun Amerika. Katanya, disana rumput tersedia di alam dengan cukup karena kepemilikan tanah yang luas bagi setiap peternak. Kendala lahan yang sudah dapat teratasi sehingga pengelolaanya pun lebih mudah maka dalam situasi sulit sekalipun rumput sudah dapat diatasi. Sebaliknya, kebanyakan orang di daerahku tidak memliki tanah yang cukup luas untuk sebuah padang pengembalaan. Kami hanya mengandalkan rumput liar untuk memberi makan domba-domba kami. Walaupun jumlah ternaknya sedikit, tetap saja terasa sukar mengatasinya karena peruntukan tanah di sini lebih diutamakan untuk tanaman padi.

Menurut saya itulah kendala utama kenapa peternakan di sini tidak dapat berkembang lebih baik lagi. Rumput saja masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ternak. Saya sendiri tidak tahu, bagaimana awalnya pengelolaan tanah di sini apakah semata-mata untuk dimiliki atau benar-benar akan dijadikan tanah produktif. Jika disini difokuskan jadi areal pertanian, tidak ada irigasi yang bisa mengairi sawah sepanjang tahun.  Namun, jika akan dijadikan areal peternakan sekat-sekat kepemilikannya terlalu sempit.

Tentu saja solusinya harus ada sebagian pihak yang rela sawahnya dijadikan padang pengembalaan untuk sepanjang tahun. Apakah sawahnya disewakan atau dijual kepada pihak yang siap mengelola sawahnya menjadi areal peternakan. Tapi, jika pemerintah punya anggaran untuk peternakan maka lebih baik anggaran itu didahulukan untuk menyediakan areal padang pengembalaan yang sifatnya permanen. Jika tanahnya diberi oleh pemerintah maka pengelolaannya bisa dilakukan bersama dalam satu kelompok peternak.

Tanpa ada tanah yang bisa dikelola untuk padang pengembalaan, maka saya pikir manajemen padang pengembalaan yang saya pelajari di kampus itu tidak akan pernah dipakai.  Justru solusi bagaimana menyediakan padang pengembalaan itu sendiri yang belum mendapatkan jawaban dari setiap kuliah yang saya ikuti.

Sekarang saya menghimbau pada setiap pihak yang berkepentingan pada hal ini untuk meluangkan waktu dan menyumbangkan tenaganya untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Bagi pihak yang punya kelebihan dana, ya kami mohon bantuan _baik dalam bentuk hibah atau dana pinjaman_ untuk membeli atau menyewa lahan pengembalaan. Bila anda peduli dengan peternakan Indonesia maka andil sekecil apapun akan sangat berharga.

Bangsa ini sudah melupakan akar budaya hidupnya sendiri sebagai bangsa petani seperti kacang lupa akan kulitnya. Maka jangan biarkan kelupaan itu terlalu lama karena bisa membuat kita sengsara. Masa daging aja masih impor……

Beberapa hari lalu Bapakku membeli pupuk kimia buatan dari toko pertanian untuk memupuk padi yang telah ditananam kurang lebih sebulan yang lalu. Untuk pupuk urea harganya Rp. 1800/Kg. Ya, jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga musim tanam yang lalu. Kenaikan harga pupuk menjadi kekhawatiran sebagian besar petani di desaku apalagi disusul dengan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini.

Sebagai sawah tadah hujan, areal tanam di kampungku sangat bergantung pada konsentrasi hujan yang turun setiap harinya. Kami khawatir hujan akan berhenti di pertengahan musim tanam kedua ini karena biasanya bulan-bulan ini adalah musim kemarau. Makanya, banyak petani yang memilih menanam palawija daripada kembali menanam padi. Menanam palawija seperti kacangan-kacangan dan umbi-umbian dinilai lebih aman karena palawija tidak memerlukan banyak air.

Hujan yang mengguyur sebagian wilayah Indonesia memang tidak sesuai dengan siklus musim seperti ditahun-tahun sebelumnya. Bulan April hingga Agustus biasanya sudah masuk musim kemarau namun masih ada saja hujan yang turun. Memang, bagi para petani ini adalah berkah yang harus disyukuri karena sawahnya kembali basah dan bisa kembali bercocok tanam. Namun, ini juga menjadi pertanda bahwa alam sudah tidak sesuai dengan siklus sebagaimana biasanya. Musim kemarau tidak bisa diterka begitupun musim hujan tidak bisa ditebak.

Lebih parahnya lagi, para petani  pun sering mengalami kerugian besar ketika cuaca tidak menentu seperti ini. Kami para petani, beramai-ramai mengolah lahan dan bercocok tanam namun secara tiba-tiba hujan tidak turun lagi beberapa hari. Sawah kami kering. Padi yang sudah berumur sebulan atau dua bulan pun menguning karena tidak tersirami. Kadang, ada hujan yang turun namun dengan intensitas rendah. Dan begitulah seterusnya. Akibat dari semua itu, modal bertani ratusan ribu hingga jutaan rupiah pun melayang begitu saja. Uang untuk membeli pupuk, upah pekerja dan sewa traktor sepertinya tidak akan terbayar kembali.

Kalempoh, begitulah orang Sunda menyebutnya. Daun padi yang tadinya hijau indah dipandang mata menjadi kuning keemasan sebelum waktunya. Kuning warna daun padi bukan karena musim panen yang sudah tiba tetapi mengering karena kurang air. Mending jika masih bisa dipakai pakan ternak namun jika tidak bisa dimanfaatkan maka rugi besar yang dirasakan.

Begitulah imbas pemanasan global bagi petani. Kerugian-kerugian  sudah sering dialami mereka. Padahal bagi kami orang desa, menjaga lingkungan sudah seharusnya dan senantiasa kami laksanakan. Namun, justru memanasnya suhu bumi adalah ulah cerobong-cerobong industri yang menyemburkan asap hitam ke udara.

Dibalik semua yang telah terjadi dan akan terjadi, kami berharap dan berdoa semoga hujan jangan dulu reda sebelum panen tiba. Kami ingin sekali menikmati hasil panen kali ini. Kami akan sangat bersyukur jika Yang Maha Kuasa memberikan rizki luar biasa bagi kami. Kami ingin melihat padi di sawah kami tumbuh, daun-daunnya membesar dan mengeluarkan bulir padi hingga musim panen tiba.

Masih berbicara tentang mahalnya harga pupuk. Banyak kalangan yang menyarankan kepada para petani untuk menggunakan pupuk alami atau pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia. Harga pupuk kimia buatan yang  terus melonjak ‘memaksa’ petani untuk senantiasa menghemat anggaran usaha taninya. Menggunakan pupuk alami menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya produksi.

Di balik segala kelebihannya, ternyata para petani masih enggan untuk menggunakan pupuk alami. Pupuk alami baik pupuk kandang ataupun kompos dari dedaunan ternyata tidak efisien dalam penggunaannya. Tidak seperti pupuk buatan, pupuk alami tidak mudah untuk digunakan. Bobot dan volumenya yang besar menjadi kesulitan tersendiri bagi petani untuk menebarkannya ke lahan pesawahan ataupun ladang.

Efektfitas dan efisiensi menjadi dua kata kunci sebagai jawaban mengapa para petani kita enggan menggunakan pupuk alami. Efektifitas dan efiensi inilah yang telah dijawab oleh Revolusi Hijau puluhan tahun yang lalu. Perubahan penggunakan bahan-bahan alami ke bahan kimia secara besar-besaran begitu menggoda banyak petani di dunia. Kemudahan dalam menggunakan dan besarnya hasil panen menjadi daya tarik luar biasa bagi para kebanyakan petani.

Namun, dibalik segala kemudahan yang dijanjikan pupuk kimia buatan tersebut ternyata terlihat kerusakan yang begitu nyata. Tanah-tanah yang kehilangan unsur hara sudah tidak baik lagi untuk produksi pertanian puluhan tahun mendatang. Kerusakan ekosistem turut mempengaruhi kondisi alam yang seharusnya seimbang. Mungkin, banyaknya hama tanaman karena adanya rantai makanan yang hilang. Misalnya, di sawah begitu banyak hama tikus karena ternyata populasi ular sebagai predator sudah semakin berkurang akibat tanah yang menjadi habitat ular sudah tidak bagus lagi. Atau, banyaknya hama serangga karena populasi katak pun sudah berkurang diakibatkan belut sebagai predator katak sudah berkurang populasinya.

Hanyalah kesadaran yang akan menggerakan petani kita untuk kembali menggunakan pupuk organik. Kesadaran berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Sudah saatnya para intelektual muda turun ke lapangan untuk memberikan pengetahuan kepada petani betapa penting menggunakan pupuk organik. Dilematis, ketika anak-anak petani disuruh menuntut ilmu ke sekolah tetapi ilmunya tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada rantai ilmu pengetahuan yang hilang antara generasi saat ini dengan generasi sebelumnya. Padahal seharusnya dua generasi tersebut saling melengkapi.

Memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2010

Memasuki bulan Mei 2010 ini kita diingatkan pada perjuangan kaum buruh di dunia dalam menentukan nasib mereka. Peringatan hari buruh internasional _biasa disebut May Day_ yang diperingati setiap tahunnya ini menjadi salah satu tonggak perjuangan kaum buruh untuk turut serta menentukan nasibnya tanpa harus terus-menerus dikendalikan oleh para kapitalis. Para kaum buruh menginginkan para kapitalis untuk lebih memenuhi hak mereka sebagai individu manusia. Momen ini sering dijadikan cara untuk memperlihatkan eksistensi kaum buruh ditengah ancaman liberalisasi global yang terus menyengsarakan banyak pihak. Di sisi lain, para kapitalis semakin menikmati kue liberalisasi ekonomi di tengah penderitaan banyak buruh di dunia.

Kita sebagai masyarakat yang hidup di negara kapitalistik mau-tidak mau harus bisa ‘menyesuaikan’ kondisi supaya dapat bertahan hidup. Ya, pola pikir kita dituntut untuk lebih realistis tanpa harus senantiasa berpangku tangan pada orang lain dalam menentukan kesejahteraan hidup kita. Sikap mandiri dan siap bersaing adalah ciri khas masyarakat kapitalis yang sayangnya belum menjadi budaya hidup bangsa ini. Kaum elitis terlanjur menjadikan ideologi kapitalisme sebagai dasar berbangsa dan bernegara tetapi tidak diikuti dengan kesiapan rakyatnya.

Harus kita akui bahwa bangsa kita adalah bangsa kuli. Tidak banyak orang yang berpikiran untuk menjadi pengusaha tetapi begitu banyak orang yang bercita-cita untuk menjadi buruh. Lulusan sekolah dasar dan menengah bahkan sarjana pun banyak yang bercita-cita untuk menjadi buruh. Sudah menjadi tren di masyarakat untuk mengangkat opini dalam obrolan, “Ingin kerja dimana?” dan jarang kita mendengar. “setelah lulus ingin membuka usaha apa?”. Paradigma umum ini membuat ribuan orang berurbanisasi dan melupakan pembangunan daerahnya masing-masing. Banyak anak muda yang memilih bekerja di pabrik milik asing daripada menggarap lahan milik keluarganya. Bahkan, ada orang tua yang tidak mengijinkan anaknya menikah karena belum punya pekerjaan padahal dia sudah memiliki usaha sendiri.

Saya tidak bermaksud menyudutkan kaum buruh, tetapi saya mengajak untuk bersikap realistis. Ingat, saat ini tidak ada negara sosialis-komunis murni dimana kaum buruh sangat berkuasa. Semuanya ditentukan mekanisme pasar. Hajat hidup orang banyak tidak dilindungi oleh negara karena perannya yang semakin dikerdilkan. Hanya dengan persainganlah kebutuhan hidup manusia akan terpenuhi. Kaum buruh saat ini tidak ubahnya binatang buruan yang menempati urutan terbawah klasifikasi dalam rantai makanan di rimba raya. Barangsiapa yang tidak bisa menyesuaikan diri maka dia akan tereleminasi dari peradaban.

Beberapa waktu lalu, saya mengunjungi kawan lama saya di rumahnya di kawasan pemukiman Pasrijati, Kabupaten Bandung. Dia seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bandung. Selain kuliah, saat ini dia membawahi dua orang karyawan untuk menjalankan usaha penjualan aksesoris dan mainan anak-anak. Banyak ilmu yang saya peroleh dari dirinya ketika saya perhatikan langsung kondisi real keluarganya. Dari usahanya, dia dapat membiayai kuliahnya dan menghidupi keluarganya.

Pelajaran terpenting yang saya petik adalah betapa dia tidak ingin jadi buruh seperti mahasiswa pada umumnya. Dengan ilmu yang dimilikinya, dia berharap bisa mengembangkan usahanya. Saya pikir, tidak banyak mahasiswa yang mempunyai pikiran seperti ini. Ditengah ‘kekalutan’ kehidupan urban, hanya orang-orang seperti inilah yang dapat bertahan hidup. Bahkan, laksana pelita di malam hari mereka bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Ketika ribuan anak muda antri melamar pekerjaan maka sepertinya mereka adalah orang-orang yang duduk di meja untuk mewawancarai para pencari kerja.

Mengubah paradigma hidup merupakan kunci untuk membuka pintu ruang kehidupan yang lebih realistis. Terkadang, kita mengejar banyak impian yang belum tentu kesampaian tetapi kita sendiri lupa pada potensi diri dan peluang di sekitar kita. Sumberdaya alam luar biasa yang dimiliki oleh negeri ini hanya bisa digali oleh orang-orang yang memiliki mimpi realistis dalam hidupnya. Banyak diantara kita yang ingin pergi ke bulan, tetapi tidak tahu seberapa besar bumi ini. Banyak orang yang jauh-jauh mencari kehidupan di negeri orang, tetapi tidak tahu bahwa negeri orang tidak lebih hebat dari negerinya sendiri.

Dimedia massa, saya perhatikan betapa banyak buruh pabrik milik investor multinasonal yang menuntut hak hidupnya. Pernahkan kita sadar, bukankah seharusnya kita yang berkuasa di negeri ini bukan orang lain?

Kenaikan harga pupuk di pasaran memaksa petani untuk kembali mengetatkan ikan pinggang karena semakin beratnya beban petani untuk membiayai usahanya. Beratnya beban petani yang selama ini dirasakan justru semkin mengecilkan niat banyak kalangan untuk terjun ke bidang usaha pertanian. Namun, di tengah kepanikan yang  sedamng terjadi kita bisa mencoba untuk berpikir positif. Kebijakan yang tidak pro petani ini memang sulit diubah karena alasan penghematan anggaran negara.

Sebagai petani, kita bisa menghemat banyak uang jika kita sendiri meenghadapi kenaikan harga pupuk dengan  lebih banyak menggunakan pupuk kandang. Sungguh sulit memang, mengubah kebiasaan menggunakan pupuk kimia yang praktis menjadi menggunakan pupuk kandang yang memerlukan perlakuan khusus. Perlu banyak tenaga yang kita butuhkan sehingga kita sendiri membutuhkan tenaga tambahan hingga sampai menggunakannya.

Pola penggunaan pupuk kandang sudah biasa dilakukan di pedesaan tempat saya tinggal. Para petani bisa menaburkan pesawahan dengan pupuk dari kotoran domba atau kotoran sapi. Penaburan dilakuan beberapa hari sebelum lahan dicangkul. Dengan air yang mencukupi, diharapkan unsur hara yang terdapat pada kotoran hewan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tanah. Dengan begitu, unsur hara tanah kembali membaik ketika siap untuk ditanami.

Penggunaan pupuk organik seperti ini mutlak untuk dilakukan di tengah melambungnya harga pupuk kimia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementrian Pertanian sejak awal April 2010. Apabila menggunakan pupuk organik terbukti lebih murah, kenapa kita sebagai petani enggan untuk menggunakannya? Kondisi ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita bahwa alam pun tidak bisa terus dipaksa untuk menerima sesuatu yang ‘asing’ baginya.

Inpirasi dari Garut

Kemarin (17 April 2010), saya dan beberapa rekan saya mengikuti seminar kewirausahaan dengan tema Social Entreupreuneur atau kewirausahaan sosial di Kampus Institut  Teknologi Bandung (ITB) di Bandung. Di Indonesia, kewirausahaan sosial merupakan tema baru yang diperbincangkan diberbagai media dan pertemuan. Konsep kewirausahaan sosial ini merupakan cara pandang baru tentang wirausaha yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial.

Diantara pembicara ada seseorang yang sudah cukup lama saya kenal di media massa yakni Goris Mustaqim. Goris merupakan alumni ITB yang punya keinginan kuat untuk membangun Garut sebagai kampung halamannya. Dengan ilmu keorganisasian yang dimilikinya, dia mencoba mengakomodir potensi Kabupaten Garut. Upayanya itu ternyata membuahkan hasil dengan digelarnya beberapa event yang mengangkat potensi Garut secara umum.

Ada pemikirannya yang patut kita tiru yakni keinginannya untuk membangun bangsa ini yang dimulai dari pembangunan pedesaan. Beberapa waktu lalu saya pernah membaca profilnya di Harian Media Indonesia.  “Membangun Bangsa dari Desa”, begitulah judul artikel yang dimuat di kolom ‘Sosok’. Pemikirannya yang sederhana memberikan inspirasi pada kita bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan oleh putra daerah yang tentu saja memahami kondisi tanah kelahirannya sendiri. Pernyataannya cukup menohok ketika dia menyindir para peserta _sebagian besar mahasiswa_ ketika tidak mau membangun daerahnya sendiri. Dia mengibaratkan kaum intelektual di negeri ini seperti menara gading yang tidak bisa membaur dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Hal yang _terus terang_ sulit saya tiru adalah konsistensinya dalam melaksanakan ide-idenya. Tidak banyak anak muda yang mau ‘bersusah payah’ membangun daerahnya sendiri. Harus kita akui bahwa kebanyakan anak muda saat ini lebih suka berkarir di kota dengan pekerjaan yang sudah ditentukan. Keputusannya untuk menjadikan wirausaha sosial sebagai karirnya tidaklah mudah untuk ditiru oleh setiap orang. Seperti yang disampaikan David Bornstein bahwa wirausahawan sosial senantiasa menabrak pakem alias keumuman masyarakat disekitarnya. Keinginannya kuat untuk memperbaiki bangsa ini menjadi motifasi utama untuk tetap konsisten menjalankan apa yang telah dirancangnya selama ini.

Selain tekadnya yang kuat, ada banyak strategi yang telah dirancangnya sehingga efektif untuk dilaksanakan. Dia memulai aktifitasnya dengan merintis sebuah organisasi yang bisa menyatukan ide-ide sehingga berwujud aksi nyata. Asgar Muda menjadi tempat untuk berkreasi dan menyaring ide-ide yang datang silih berganti. Goris beranggapan bahwa segala sesuatunya harus dilakukan secara bersama-sama karena kebersamaan menjadi kunci sukses atas apa yang telah kita lakukan. Tanpa adanya teamwork, maka semuanya tidak ada apa-apanya.

Kebutuhan masyarakat akan pangan dari hasil ternak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu, pemerintah menargetkan swasembada daging sapi pada tahun 2014 setelah sebelumnya target 2010 tidak tercapai.  Dalam rangka memenuhi target swasembada daging sapi maka pemerintah didesak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus bergerak di bidang usaha peternakan sapi pedaging.

Usulan pembentukan BUMN bidang peternakan tersebut telah disampaikan kepada Wakil Presiden, Menteri BUMN dan Menteri Pertanian oleh Ketua  Himpunan Alumni Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rifda Ammarina (Media Indonesia, 15/3/2010). Menurutnya, dengan adanya BUMN bidang peternakan maka pemerintah dapat memberikan subsidi dan menguasai perputaran bibit sapi, obat-obatan hingga pakan ternak. Komponen-komponen penunjang produksi peternakan tersebut perlu didukung pemerintah karena selama ini masih memerlukan impor.

Optimalkan Potensi Peternakan Rakyat

Menurut saya, sah-sah saja mendirikan BUMN peternakan namun apakah nantinya benar-benar akan menjadi solusi? Bukankah peternakan rakyat yang selama ini ada juga belum digarap dengan serius?

Jika yang menjadi permasalahan peternakan terletak pada sarana penunjang produksi peternakan (sapronak) maka sebaiknya penyelesaian masalah dikonsentrasikan pada semua itu. Dana yang dialokasikan untuk subsidi peternakan akan lebih baik dialokasikan untuk memberikan kemudahan kepada peternak untuk menjalankan usahanya. Kemudahan dan kepastian menjalankan usaha adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini.

Misalnya, peternak mengeluhkan masalah pakan yang mahal maka subsidi diberikan pada pakan supaya pakan ternak bisa lebih murah dan mudah didapat. Jika bahan pakan masih mengandalkan impor, maka konsentrasikan pengadaan bahan pakan untuk kebutuhan dari petani lokal. Dana yang ada bisa dipakai untuk membuka lahan khusus pakan ternak seperti kedelai dan jagung. Untuk lahan ini, bisa saja berbentuk badan usaha yang dikuasai oleh pemerintah pusat atau daerah. Dengan begitu, harga komoditas pakan ternak bisa terjaga karena badan usaha negara ikut serta dalam perdagangan komoditas.

Kementrian Pertanian (dulu Departemen Pertanian) memiliki lembaga yang mengkonsentrasikan diri pada produktifitas bibit sapi seperti Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Lembang dan Singosari, Balai Embrio Transfer di Bogor, BPPT Ciamis dan masih banyak lagi dimana lembaga tersebut bisa menjadi pemasok bibit sapi. Permasalahan pembibitan tidaklah harus menggunakan BUMN untuk ‘mengamankan’ peredarannya namun cukup dengan mengoptimalkan potensi yang ada supaya negara bisa menggunakan biaya dengan efektif dan efisien.

Selain pakan dan bibit, obat-obatan juga menjadi bagian vital dalam usaha peternakan sapi pedaging. Negara memiliki beberapa BUMN bidang farmasi seperti PT. Biokimia dan PT. Kimia Farma dimana kedua perusahaan ini bisa dioptimalkan untuk memproduksi obat-obatan hewan. Produk-produk BUMN bisa disubsidi sehingga harganya lebih murah. Pola distribusi yang baik adalah kunci penyelesaian masalah obat hewan.

Sarana penunjang produksi lain seperti kandang, padang rumput, sumber air, listrik dan kelembagaan merupakan bagian yang harus serius diberikan suntikan dana. Seharusnya, peternak jangan dibingungkan dengan biaya-biaya tetap seperti ini karena ini menjadi kewajiban pemerintah. Coba bayangkan, ketika peternak mengurus ternaknya dari pagi hingga sore. Di pagi hari, mereka harus memberi makan, lalu mencari rumput hingga siang hari. Setelah itu, kembali memberi makan bahkan memandikan ternak untuk menjaga kesehatannya. Dalam sehari saja, sudah terlalu banyak waktu dan tenaga yang dipakai peternak hanya untuk memelihara dua atau tiga ekor sapi. Alangkah lebih baik jika beban peternak ini kita ringankan dengan memberi mereka segala kemudahan. Setelah segalanya serba mudah, maka mereka bisa berkonsentrasi untuk meningkatkan produksi.

Kita jangan dulu berbicara tentang pengolahan limbah ternak, karena tenaga dan pikiran peternak sudah habis terpakai untuk mencari rumput seharian bahkan harus menempuh perjalanan puluhan kilometer. Jika rumput dan pakan konsentrat mudah didapat maka peternak bisa menyisihkan waktu untuk mengolah limbah ternaknya jadi pupuk. Bahkan, mereka punya waktu, tenaga dan pikiran untuk mengikuti penyuluhan yang disampaikan petugas penyuluh dari dinas peternakan/pertanian setempat (itupun kalau petugasnya mau sama-sama bekerja!).

Negara harus bisa mengoptimalkan dana yang ada sehingga tidak ‘terbuang’ percuma begitu saja. Selama ini paradigma subsidi masih terletak pada ‘bagi-bagi sapi’ dengan percuma tanpa ada pembinaan yang berkelanjutan. Padahal, yang dibutuhkan peternak tidak hanya pada jumlah sapi yang diberikan oleh pemerintah tetapi juga ketersediaan sarana penunjang produksi. Jika sapi-sapi dibagikan begitu saja, maka jangan aneh dalam waktu singkat sapi-sapi itu sudah hilang karena dijual. Peternak tidak sanggup memenuhi  kebutuhan ternak bahkan hal yang mendasar sekalipun seperti rumput. Jika kemarau tiba, kemana peternak mencari rumput? Penulis pernah menyaksikan kasus seperti ini di Pameungpeuk, Kabupaten Garut dimana populasi sapi disana cukup banyak tapi kurus-kurus karena diumbar begitu saja. Disana tidak tersedia lahan pengembalaan yang baik sehingga kebutuhan fisiologi sapi tidak terpenuhi dengan optimal.

Jadi, sebenarnya mendirikan BUMN peternakan tidak menyentuh akar permasalahan mendasar yang ada pada peternak kita di pedesaan. Pada faktanya BUMN yang ada pun tidak kuasa mengendalikan kondisi pasar. Contohnya, ketersedian pasokan gas kepada perusahaan pupuk yang masih tersendat-sendat. Nantinya, bisakah BUMN peternakan mengendalikan harga bahan pakan? Sistem ekonomi yang dianut negeri ini adalah ekonomi pasar bebas, jadi sangat sulit mengendalikan harga komoditas. Harga minyak saja sulit dikendalikan apalagi harga kedelai atau jagung!

Perlu diingat bahwa BUMN dibentuk untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan para  petingginya saja. Ketika angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi maka BUMN bisa menjadi solusi. Namun, sepertinya BUMN peternakan tidak akan menjadi industri padat karya karena penggunaan teknologi canggih cenderung digunakan untuk efisiensi usaha. Jika ternak yang ada dalam perusahaan terus bertambah maka belum tentu pekerjanya pun terus bertambah.

Akhir-akhir ini ada tren BUMN dijadikan tumbal untuk menambal utang negara yang membengkak. Logikanya, BUMN yang ada saja banyak yang dijual apalagi kalau membuka perusahaan baru. Bagaimana jadinya? Jangan sampai ketika perusahaan sudah didirikan, tidak lama kemudian diprivatisasi untuk mendapatkan kecukupan modal. Celakanya, jika investor asing yang menguasai saham terbesar dan mengendalikan arah perusahaan. Ya, apa bedanya sekarang dengan nanti?

Beberapa waktu lalu saya terlibat diskusi dengan sahabat saya tentang ‘darimana sebuah pembangunan berawal?’. Diskusi ringan ini menjadi sebuah gambaran yang baru kali ini dimengerti. Selama ini saya  belum bisa mendapatkan jawaban memuaskan dari kuliah-kuliah yang  diikuti. Dari obrolan tersebut, didapat kesimpulan bahwa inisiatif pembangunan di negeri ini harus senantiasa berasal dari masyarakat. Jadi, polanya top up bukan top down, dimana arah pembangunan sebaiknya di tentukan oleh masyarakat bukan dari pemerintah.

Idelologi kapitalisme yang dianut oleh Indonesia ‘memaksa’ kita untuk menjadi manusia-manusia mandiri yang tidak bergantung pada siapapun termasuk pemerintah. Dikala peran pemerintah semakin dikerdilkan ,maka segala inisiatif harus berasal dari masyarakat. Pada buktinya, banyak ide yang berasal dari pemerintah tidak bisa ditafsirkan dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat kapitalisme berwujud menjadi masyarakat yang ‘sulit diatur’ karena mereka merasa mempunyai ide dan prinsip yang senantiasa berbeda.

Okelah kalau begitu, lalu kenapa kita begitu miskin ide? Dikala pemerintah sudah kewalahan mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku kenapa masyarakat tidak mau mengatur hidupnya sendiri. Jika kita punya cara sendiri untuk menentukan masa depan bangsa, lantas kenapa pembangunan di negeri ini begitu lamban?

Saya akan mempersempit bahasan kita pada konsep pembangunan di pedesaan supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih sederhana. Kita semua tahu kalau pedesaan di negeri ini kurang mendapatkan perhatian serius. Siapa yang salah? Menurut saya, ya kita sendiri yang salah. Tidak perlu menyalahkan pemerintah. Sesuai dengan judul tulisan ini, saya berpendapat bahwa pembangunan di pedesaan akan berjalan jika inisiatif berasal dari masyarakat bukan dari pemerintah. Dalam tatanan negara kapitalisme, pemerintah hanyalah berfungsi sebagai lembaga administratif. Pemerintah tidak berperan sebagai roda penggerak tetapi masyarakatlah yang menjadi penggerak roda pembangunan.

Masalahnya, seberapa besar kemauan dan keseriusan kita menjalankan setiap ide yang kita lontarkan ke tengah masyarakat. Misalnya, saat ini senantiasa digalakan pembangunan pedesaan dengan Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini cukup bagus untuk meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih sejahtera. Program ini dimaksudkan untuk merangsang masyarakat supaya mengemukakan ide yang sesuai dengan kebutuhannya.

Namun, apakah program tersebut akan berjalan dengan baik jika masyarakat tidak begitu antusias menjalankannya? Dulu, ketiadaan dana menjadi alasan utama mandegnya pembangunan pedesaan. Sekarang dana sudah mudah didapatkan, apalagi yang menjadi masalahnya?

Inisiatif Lahir dari Proses Berpikir

Inisiatif dari pribadi atau kelompok masyarakat lahir karena adanya proses berpikir. Proses berpikir ini terjadi karena melihat fakta di sekitarnya sehingga melahirkan ide-ide yang diharapkan menjadi pemecahan masalah. Jika masyarakat tidak antusias membangun desanya sendiri, berarti kita jarang berpikir? Pernahkah kita berpikir bagaimana caranya mengairi sawah-sawah atau ladang kita ketika kemarau tiba?

Kita akan terbiasa berpikir apabila kita memiliki kepedulian dan keinginan untuk maju. Kepedulian kita akan kondisi desa tempat kita dilahirkan menjadi pemicu untuk senantiasa memikirkan problematika yang terjadi. Pemecahan terhadap masalah yang sedang terjadi senantiasa membawa kita kearah perbaikan. Meningkatnya kondisi masyarakat jadi lebih baik merupakan buah dari upaya untuk senantiasa berpikir.

Cukup dengan berpikir? Tentu tidak. Inisiatif itu tidak hanya berupa ide-ide yang terbenam dalam benak seseorang tetapi juga tertuang dalam tulisan dan aksi nyata. Insiatif menjadi stimulus bagi setiap orang untuk memikirkan hal yang sama dengan yang lainnya. Misalnya, inisiatif pembuatan irigasi dengan menggunakan pipa dari bambu. Ketika banyak orang yang merasakan manfaat dari pemasangan pipa-pipa untuk mengairi sawah maka biasanya akan banyak pula yang meniru apa yang telah dilakukan inisiator.

Diskusi merupakan salah satu cara untuk memikirkan masalah yang terjadi dan menyebarkan ide dari penyelesaian masalah tersebut. Dalam diskusi, setiap orang dituntut untuk berbicara dan mengeluarkan ide-ide yang ada dalam otaknya. Memecahkan masalah secara bersama-sama serasa lebih mudah bila dibandingkan dengan berpikir sendiri dan melakukan ide itu sendiri.